PT Merdeka Copper Gold Tbk kembali menegaskan komitmennya pada praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia (HAM). Merdeka berhasil meraih Piagam Penghargaan PRISMA dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, berkat skor 81 dalam Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) yang menempatkannya pada kategori Hijau atau tingkat kepatuhan tinggi. Piagam tersebut diterima oleh Bahtiar Manurung, ESG & Climate Change Manager Merdeka.
PRISMA adalah platform penilaian bisnis dan HAM berbasis digital yang dikembangkan oleh Kementerian HAM. Melalui sistem ini, perusahaan menilai secara mandiri atas aspek-aspek penting seperti dampak dan kebijakan HAM, mekanisme pengaduan, manajemen rantai pasok, ketenagakerjaan, kondisi kerja, serikat pekerja, non-diskriminasi, privasi, lingkungan, tanah dan komunitas adat, serta tanggung jawab sosial. Hasil penilaian mandiri kemudian dievaluasi kembali oleh Kementerian HAM untuk memperoleh skor resmi.
Penghargaan ini diserahkan dalam acara “Membangun Budaya HAM bagi Pelaku Usaha di Indonesia” yang dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM pada 19 September 2025 di Hotel The Westin, Jakarta Selatan. Selain Merdeka, terdapat pula tujuh perusahaaan lain, baik BUMN maupun swasta, yang menerima penghargaan berkategori hijau.
Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan bahwa penghargaan PRISMA merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM), yang berlaku sejak September 2023. Peraturan ini memberikan acuan strategis bagi kementerian, lembaga, dan dunia usaha dalam mengintegrasikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM.
Pemerintah kini tengah menyiapkan regulasi pengganti PerPres 60/2023 dengan fokus pada kewajiban uji tuntas HAM bagi pelaku usaha. Jika sebelumnya masih bersifat sukarela, dalam beberapa tahun ke depan—ditargetkan mulai 2027 atau 2028—uji tuntas HAM akan ditetapkan sebagai kewajiban.
Sebagai persiapan menuju kebijakan wajib tersebut, Kementerian HAM berkomitmen untuk memperluas pelatihan bisnis dan HAM bagi perusahaan, agar pelaku usaha memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghormati HAM. Langkah ini diharapkan dapat membangun budaya bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.
Foto: Bahtiar Manurung, ESG & Climate Change Manager Merdeka menerima Piagam Penghargaan PRISMA dari Menteri HAM.
