Grup Merdeka berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang melalui pengembangan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip penghormatan terhadap budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai lokal. Hal ini kami wujudkan melalui kebijakan, standar, prosedur, dan program yang dijalankan di seluruh area operasi, dengan pendekatan terbuka dan transparan dalam berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan.
Pengembangan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Merdeka didasarkan pada Kebijakan Keberlanjutan Merdeka, yang memayungi sejumlah kebijakan dan standar turunan. Setelah Kebijakan Keberlanjutan, kebijakan dan standar yang relevan secara berurutan adalah Kebijakan Masyarakat, Standar Masyarakat, Standar Penilaian Rona Awal dan Dampak Sosial, Standar Bina Relasi Pemangku Kepentingan serta Standar Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Kebijakan Masyarakat Merdeka berfungsi sebagai panduan bagi seluruh entitas bisnis dan kontraktor dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kami mengakui pentingnya memperoleh izin sosial sejak tahap awal operasi, sesuai dengan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Dalam upaya mengelola dampak sosial, kami menekankan penghormatan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas, serta secara rutin melakukan identifikasi dan penilaian dampak sosial.
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menjadi salah satu pilar dalam strategi keberlanjutan Kami. PPM disusun berdasarkan hasil penilaian dampak sosial, keluhan masyarakat, serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan meliputi delapan bidang: pendidikan, kesehatan, pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, penguatan lembaga komunitas, dan pembangunan infrastruktur.
Grup Merdeka menyediakan mekanisme pengaduan yang dikelola oleh pihak independen untuk memastikan transparansi dan efektivitas dalam menindaklanjuti masukan dan keluhan dari masyarakat.
Selain itu, dengan mempertimbangkan budaya setiap wilayah operasional entitas bisnis, keluhan juga dapat disampaikan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh setiap entitas bisnis Merdeka.
Dalam operasinya, Merdeka berkomitmen untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat lokal dan menghindari konflik serta kekerasan.
Pelaksanaan program-program sosial diawasi oleh Kepala Teknik Tambang atau General Manager dan dilaporkan kepada Direksi, dengan Wakil Presiden Direktur sebagai Ketua Komite Keberlanjutan yang menetapkan strategi dan melakukan pengawasan kinerja sosial perusahaan.
Informasi lebih lanjut mengenai kinerja pengelolaan komunitas, baca Laporan Keberlanjutan 2023, hlm. 140–153.*